Sultan Sesalkan Pembangunan Gedung Baru DPR

MAJALENGKA- Pembangunan gedung baru DPR terus menuai kecaman.  Kali ini desakan agar menunda pembangunan gedung tersebut datang dari Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Sri Sultan mengatakan penundaan ini dilakukan karena momen pembangunan gedung senilai lebih dari Rp1 triliun itu dirasa tidak pas. Kondisi masyarakat Indonesia saat ini belum tepat untuk membangun gedung tersebut.

Hal Ini dikatakan Sri Sultan saat mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mizan di Majalengka, Jawa Barat, Minggu (10/4/2011) sore.

Apalagi, lanjut Sri Sultan, presiden sudah menyarankan agar pembangunan gedung baru dewan harus ditunda dan harus memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia.

Untuk memulai pembangunan tersebut, tambah Sri Sultan, memerlukan dialog antara pimpinan dewan serta pemerintah.

Sekadar diketahui, peninjauan Sri Sultan ke Pondok Pesanten Al-Mizan sebagai bentuk kepedulian terhadap pondok pesantren yang selama ini belum mendapat perhatian dari pemerintah.
(Moh. Zeni Johadi/Global/kem)

Anggota DPR Nonton Bokep Pake Fasilitas Dari Rakyat? Apa Kata Dunia!

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA—Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, anggota tegas anggota DPR dari Fraksi PKS Arifinto dapat dituntut karena menyaksikan video porno dari uang rakyat. Tunjangan telekomunikasi, termasuk internet, harusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan malah untuk hasrat pribadi.

Badan Kehormatan (BK) DPR, ujarnya, harus segera menindak anggota Komisi V itu, yang tertangkap tangan menyaksikan video porno saat sidang paripurna DPR, Jumat (8/4).“Harusnya Fraksinya dulu yang bertindak, kalau tidak mau BK. Tapi kalau tidak berhasil juga, masyarakat bisa turun tangan,” ujar Ray saat dihubungi Republika Ahad (10/4).

Dia menegaskan, apa yang dilakukan Arifinto jauh dari kepatutan seorang anggota DOR yang diberi label terhormat. Karena itu dia mendesak Fraksi PKS atau DPR mengambil langkah tegas. “Syukur kalau yang bersangkutan mau mengundurkan diri,” katanya.

RI dan Turki Bahas Konflik di Libya

JAKARTA - Dalam pertemuan bilateral di Jakarta hari ini, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Republik Turki Abdullah Gul, mendiskusikan perkembangan terkini di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara termasuk situasi yang saat ini terjadi di Libya.

Kedua Kepala Negara telah mengikuti secara seksama dan merasa prihatin atas situasi yang terjadi di Libya saat ini. Presiden SBY dan Presiden Gul juga prihatin atas kondis Libya sebelum dan sesudah dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB no 1973 tahun 2011. 

Seperti dilansir dari Keterangan pers yang dikirim Kementerian Luar Negeri Republik Indoneisa kepadaokezone, Selasa (5/4/2011), kedua Kepala Negara menekankan pentingnya menjaga kedaulatan, kesatuan nasional, dan integritas wilayah Libya. 

Dalam kaitan ini, kedua Kepala Negara menekankan perlu untuk segera dilakukannya gencatan senjata secara efektif dan menghentikan permusuhan untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap rakyat sipil yang tidak bersalah. Rakyat Libya oleh Presiden SBY dan Presiden Gul dinilai telah menderita berkepanjangan akibat konflik ini. 

Kedua Kepala Negara juga menganggap perlunya kehadiran PBB untuk mengawasi berlangsungnya gencatan senjata, bila pada saatnya gencatan senjata diberlakukan di Libya. 

Fasilitas bantuan kemanusiaan yang dapat mudah salurkan bagi rakyat Libya, juga dianggap sebagian penting untuk diperhatikan. 

Tak pelak kedua Kepala Negara juga menyerukan PBB untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi regional terkait guna mendorong kondisi yang kondusif bagi penyelesaian politik secara damai, demokratis, dan berkelanjutan, yang mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat Libya. 

Usai pertemuan, kedua Kepala Negara juga menyatakan komitmennya untuk memberikan kontribusi dalam upaya tersebut dibawah naungan PBB. 

(faj)